UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy berpesan, agar keberadaan bahasa asing di ruang publik perlu ditertibkan atau disesuaikan dalam penggunaannya.
 
Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 membolehkan penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah. Tetapi yang perlu diperhatikan ialah kesesuaian dengan kondisi dan ranah yang ada, yaitu tetap mengutamakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.
 
"Karena ruang publik merupakan representasi jati diri bangsa Indonesia yang harus dihormati keberadaannya. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing," pesan Mendikbud dalam rangka Kongres Bahasa Indonesia (KBI) ke-XI, Minggu sore (28/10/2018).
 
Untuk diketahui, KBI XI diselenggarakan mulai tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2018, dengan mengusung tema 'Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia'.
 
"Bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Saya imbau kepada semua pemangku kepentingan agar ruang publik di Indonesia tertib dalam penggunaan bahasa Indonesia," ujar Mendikbud, dilansir Netralnews.
 
Mendikbud menjelaskan, peran dan fungsi bahasa Indonesia telah dituangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
 
Keberagaman bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk kebutuhan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi melalui pendidikan. Oleh sebab itu, posisi bahasa Indonesia harus diutamakan sebagai peneguh identitas bangsa dan pemersatu keberagaman, kata Mendikbud.
 
"Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kebesaran tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional," jelas Mendikbud.