UNPI-CIANJUR.AC.ID - Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penerapan e-Government di seluruh Kementerian/Lembaga dan Daerah (K/L/D).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Asman Abnur dalam e-Government Summit 2016 di Jakarta, Selasa(6/9/2016) mengatakan, "Saatnya pemerintahan dilaksanakan dengan basis elektronik. Kita sedang merancang aturan yang akan mewajibkan K/L/D untuk melaksanakan e-Gov terutama e-Budgeting."

Implementasi e-Government sudah berjalan namun belum terkoordinasi secara nasional, jelasnya. "Di daerah Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Barat, kabupaten nya bahkan lebih maju dibandingkan pusat dalam implementasi E-Gov. Sehingga kita tinggal menciptakan standar nasional agar tidak berdiri sendiri-sendiri sistemnya."

Menteri Asman menyatakan saat ini lembaga pemerintah tidak boleh lagi hanya berwacana dan berteori berkaitan dengan pelaksanaan e-Government. "Kita harus membuat role model, jangan lagi studi banding, tapi mulai memakai studi tiru. Jika bagus langsung kita tiru untuk diterapkan di K/L/D. Ke depan jika penerapan E-Government dan E-Budgeting  bisa terlaksana di seluruh K/L/D maka Indonesia bisa lebih maju."

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan standar nasional yang nantinya akan menjadi role model pelaksanaan e-Government. Kementerian Kominfo sendiri akan membantu KemenPANRB dalam hal teknologi.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, "Kominfo akan mencari teknologi apa yang tepat, sedangkan KemenPANRB nantinya yang akan menetapkan Kementerian dan Daerah mana yang akan menjadi prototype dan role model pelaksanaan e-Government."

E-Government bukanlah teknologi tapi merupakan bisnis proses untuk menjadi lebih efektif dan efisien, tambah Rudiantara. "Akan terjadi pemborosan jika semua K/L/D mengembangkan E-Gov masing-masing. Jadi kita bisa membuat pilot project untuk E-Budgeting, kita cari yang terbaik kemudian bisa ditiru oleh semua K/L/D."