UNPI-CIANJUR.AC.ID - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan bahwa munculnya isu persekusi sebagaimana ramai belakangan ini, tak terlepas dari masih lemahnya upaya penegakkan hukum di Indonesia.
Ia mengatakan, "Hukum tak berjalan atau hanya berjalan sesuai selera penguasa. Akibatnya, persepsi publik terhadap institusi penegak hukum semakin negatif. Bahkan mengalami krisis kepercayaan. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat untuk menempuh cara dan modelnya sendiri demi mendapatkan keadilan."
Meski tindakan persekusi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun pemerintah juga harus melihat hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan introspeksi, katanya. Isu persekusi menurutnya bisa jadi gejala bahwa ada masalah dalam institusionalisasi hukum kita yang perlu dikoreksi. Apakah itu dari sisi aparatnya, budayanya, regulasinya, atau bahkan sistemnya.
Fadli Zon meminta aparat penegak hukum agar tak bersikap reaktif dan tebang pilih terhadap kelompok yang melakukan tindakan persekusi. "Akhirnya isu persekusi ini kemudian terkesan hanya menjadi alat untuk menekan balik kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah."
Isu persekusi jangan sampai membuat aparat penegak hukum gagal fokus, katanya seperti dilansir laman resmi DPR. "Aparat harus tetap fokus pada upaya pembenahan penegakan hukum sebaik-baiknya. Jangan kemudian sibuk mengurusi isu persekusi, namun kasus-kasus hukum yang besar dan utama diabaikan."
