UNPI-CIANJUR.AC.ID - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan perdebatan bangsa Indonesia soal Pancasila saat ini sepatutnya masuk ke wilayah substansi yakni bagaimana mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan, bukan lagi soal suku dan agama.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutannya pada peringatan Haul Bung Karno ke-47 dan Peluncuran Buku: 'Bung Karno, Islam, dan Pancasila', di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu, mengatakan, "Jika setiap jiwa bangsa Indonesia menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka tidak ada kesenjangan sosial dan kemiskinan."
Proklamator Indonesia, Bung Karno, telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi negara serta landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh, menurut Zulkifli. Tugas bangsa Indonesia saat ini, adalah bagaimana memiliki pemahaman soal nilai-nilai luhur Pancasila dan mengimplementasikannya dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
Ia menambahkan, "Pancasila jangan berhenti sebagai slogan, tapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari setiap jiwa bangsa Indonesia." Tugas bangsa Indonesia saat ini, adalah menjaga Pancasila dan nilai-nilai luhur ke Indonesiaan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Nilai-nilai luhur Pancasila itu sejalan dengan agama serta menuntun bangsa Indonesia untuk berjiwa gotong-royong dan kasih sayang, menurutnya. "Nilai-nilai luhur Pancasila harus ditanamkan sejak usia sedini mungkin, atau paling tidak sejak dari sekarang."
Zulkifli meyakini jika nilai-nilai luhur Pancasila tertanam dalam setiap jiwa bangsa Indonesia dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial dan kemiskinan.
Pada sila pertama mengatur soal ketuhanan, sila ketiga mengatur soal persatuan, serta sila kelima soal keadilan sosial, jelasnya. "Kalau seluruh bangsa Indonesia memiliki keimanan yang baik, kesadaran untuk persatuan, serta kesadaran pada keadilan sosial yang tinggi, maka tidak ada lagi kesenjangan sosial."
Zulkifli berharap perdebatan bangsa Indonesia saat ini, sudah masuk ke wilayah substansi yakni bagaimana mengurangi kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial.
