UNPI-CIANJUR.AC.ID - Menteri Perecanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bamang PS Brodjonegoro memperkirakan proses pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke lokasi baru merupakan proyek jangka menengah.
Proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu empat hingga lima tahun.
Bambang, seperti dilansir CNNIndonesia.com, mengatakan, "(Proses pindah) empat sampai dengan lima tahun." Bambang optimistis, persiapan pindah bisa dimulai tahun depan setelah skema pendanaan rencana tersebut rampung pada tahun ini.
Bambang mengusulkan, pemindahan ibu kota dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau Public Private Partnership (PPP).
Saat ini, Bappenas masih mengkaji berapa kebutuhan biaya untuk mewujudkan wacana tersebut. Namun, Bambang meyakinkan bahwa beban yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal seminimal mungkin.
Ia menjelaskan "Sedang diestimasi (kebutuhan pembiayaan), yang penting status lahan adalah milik negara sehingga tidak perlu biaya pembebasan."
Bambang sebelumnya pernah menyebutkan salah satu tempat yang mungkin menjadi tujuan ibu kota baru adalah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Namun, Bambang menegaskan pemerintah sejauh ini belum menentukan lokasi.
Bambang mengatakan, "Hampir pasti di Kalimantan, tetapi (lokasi) persisnya belum ditentukan."
Dengan pindahnya pusat administrasi negara, Jakarta akan fokus berperan sebagai pusat kegiatan keuangan atau finansial. Hal itu serupa dengan yang diterapkan Amerika Serikat dengan ibukota negara Washington D.C. dan pusat ekonomi New York, maupun Brazil dengan ibukota negara Brazilia dan pusat ekonomi Sao Paulo.
Jika wacana ini terwujud, Bambang berharap disparitas ekonomi di Pulau Jawa dan luar Jawa bisa menciut. Pada kuartal I 2017 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni sebesar 58,49 persen.
