UNPI-CIANJUR.AC.ID - Pemerintah Amerika Serikat pekan lalu (12/7) menghapus produk keamanan siber asal Moskow, Kaspersky Lab, dalam daftar vendor yang digunakan oleh badan pemerintah.

 

Tindakan tersebut diambil setelah beberapa bulan terakhir pejabat intelijen dan anggota parlemen AS mencurigai kedekatan perusahaan tersebut dengan agen intelijen Rusia yang dituduh melakukan serangan siber kepada AS.

 

Kaspersky tidak pernah bergabung dengan politik, menurut Kaspersky Lab Teritorry Channel Manager Indonesia, Dony Koesmandarin. "Kaspersky tidak pernah bergabung dengan politik, dengan apa pun, dan tidak membantu, dan tidak akan pernah membantu untuk hal-hal seperti ini."

 

Dilarangnya Kaspersky di AS tidak mempengaruhi penjualan produk Kaspersky di Indonesia. Sebaliknya, Dony mengatakan penjualan justru meningkat, menurut Dony. "Tahun ini angka penjualan bertambah. Sejauh ini sudah 63 persen dari target saya."

 

Saat ini, hubungan Kaspersky dengan pemerintah Indonesia, menurut Dony, terjalin dengan baik. "Sejauh ini government welcome." Bahkan, tidak sedikit badan pemerintah, seperti Kementerian, BUMN, Kedinasan, yang mulai menggunakan produk Kaspersky.

 

Ia menambahkan, "Government meningkat dibanding tahun lalu, terutama tahun ini cukup signifikan." Jauh sebelum AS, Kaspersky sebenarnya sudah dilarang di China. "Sebetulnya China juga sudah melakukan itu jauh hari, tapi tidak hanya khusus satu produk, semua produk. Pemerintah China harus menggunakan lokal."

 

Dony mengatakan, "Kami tidak menjual produk, tapi kami memiliki beberapa layanan yang kami jual di China. Kami punya Threat Application, yang tidak hanya aplikasi, kami punya services, seperti training dan digital forensik, itu justru ada di China."