UNPI-CIANJUR.AC.ID - Terjadi 'tsunami politik' di Arab Saudi menyusul penahanan puluhan pangeran, menteri, mantan menteri, dan pebisnis, yang dikatakan sebagai bagian dari 'perang melawan korupsi'.
Secara keseluruhan perang melawan korupsi yang diperintahkan putra mahkota Mohammed bin Salman tersebut menyasar 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri.
Termasuk yang dilaporkan ditahan pada hari Minggu (05/11) tersebut adalah pebisnis terkemuka dan investor, Pangeran Alwaleed bin Talal.
Perkembangan ini mengejutkan dan hampir semua analis Timur Tengah mengatakan penahanan besar-besaran seperti ini tak mungkin terjadi di masa lalu dan diduga program antikorupsi tidak akan berhenti sampai di sini.
Pada Selasa (07/11), Jaksa Agung Saudi, Saud al-Mojeb mengeluarkan pernyataan yang menegaskan "(penangkapan) ini hanyalah awal dari rangkaian penting untuk membasmi akar-akar korupsi."
Ia menyebut rangkaian penahanan 'menandai rampungnya fase pertama (perang melawan korupsi di Saudi)'.
Ditambahkannya bahwa seiring dengan penangkapan tersebut, disita pula barang bukti, dan semua tersangka 'akan mendapatkan akses ke pengacara serta menjalani proses hukum secara adil'.
Perkembangan ini terjadi ketika Saudi menerapkan berbagai perubahan mendasar dalam 85 tahun sejarah kerajaan tersebut, jelas Frank Gardner, wartawan BBC untuk urusan Timur Tengah.
Perang melawan korupsi dan penahanan puluhan tokoh penting dianggap sebagai bagian konsolidasi putra mahkota Mohammed bin Salman, yang juga dikenal dengan inisial MBS.
Ia ingin menjadikan Saudi sebagai negara modern dan juga menyingkirkan semua oposisi, baik sekuler maupun relijius.
Penangkapan tokoh dari kalangan elite ini adalah 'langkah Bin Salman yang paling berani' sejak ia diangkat menjadi putra mahkota pada Juni 2017.
Salah seorang pejabat senior di kawasan kepada wartawan BBC, Lyse Doucet, mengatakan, "Pesan yang ingin disampaikan adalah tak ada satu pun orang yang kebal hukum atau lebih tepatnya tak ada yang berada di atas hukum yang ia jalankan."
