UNPI-CIANJUR.AC.ID - Kementerian Komunikasi dan Informatika menuding salah satu penyebab kebocoran informasi pemerintah adalah penggunaan alamat surat elektronik milik asing oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Oleh karena itu, kementerian tersebut hari ini mengumumkan peluncuran surat elektronik atau email khusus pemerintah terkait dengan antisipasi masalah tersebut. Layanan pun diubah dari ‘pnsmail.go.id’ menjadi 'mail.go.id'.
Email itu akan menggantikan email PNS yang sebagian besar saat ini masih menggunakan layanan milik asing, tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkoinfo Samuel Abrijani Pangerapan. Email asing, merupakan salah satu sumber kebocoran informasi pemerintah.
Samuel menambahkan, "Dokumen pemerintah ini kan termasuk dalam kategori data strategis ya jadi harus ditangani oleh pemerintah sendiri. Jangan sampai bocor."
"(Kalau asing) email tidak secure, contoh bisa dicegat di tengah jalan. Sebelum sampai dibuka dulu lalu diganti isinya. Main middle attack."
Menkominfo Rudiantara juga menerangkan bahwa pengelola dari layanan ini adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sama halnya dengan proyek e-gov yang dijalankan oleh Kominfo namun dipimpin oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rudiantara mengungkap bahwa layanan ini dikembangkan sendiri oleh tim Kominfo. Setiap email mendapatkan cloud 4GB dengan kapasitasnya dapat ditingkatkan.
Layanan tersebut saat ini mendapat dua fitur baru yaitu Tanda Tangan Elektronik dan sudah terenkripsi alias surel yang terkirim dilindungi oleh kode khusus untuk menjaga kerahasiaan.
Samuel menegaskan layanan ini sebenarnya sudah ada, dan hanya menambahkan fitur baru. "Dulu layanan ini sudah ada. Ini hanya rebranding dan menambahkan dua fitur baru. Kami pikir dua fitur tersebut sangat penting untuk pemerintah yang bersinggungan dengan dokumen penting negara."
Fitur tanda tangan elektronik berfungsi untuk memastikan email dikirim sendiri oleh sang pemilik. Sementara Enkripsi memastikan informasi yang dikirimkan aman, tidak dicegat di tengah perjalanan oleh peretas.
Layanan ini sendiri saat ini sudah digunakan oleh 93 ribu PNS. Ke depan, fitur baru ini juga akan digunakan gratis kepada sekitar 4 juta Aparatur Sipil negara (ASN), terutama pemerintah daerah.
