UNPI-CIANJUR.AC.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang komisi fatwa akan melakukan pertemuan (ijtima) seluruh ulama di Indonesia dengan salah satu tema diskusi Islam Wasathiyah atau Islam Jalan Tengah yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Rofiqul Umam mengatakan, "Insya Allah jika tidak ada aral melintang, Presiden Joko Widodo akan menghadiri ijtima ulama tersebut yang akan didampingi oleh Ketua MUI KH Ma`ruf Amin."
Pertemuan itu, dijadwalkan berlangsung selama empat hari pada 7--10 Mei 2018 di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, menurutnya seperti dilansir CNNIndonesia.com.
Acara tersebut juga bagian dari respon MUI, khususnya komisi fatwa, dalam menyikapi dinamika di masyarakat yang demikian cepat seiring dengan kemajuan teknologi, sekaligus menjabarkan konsep Islam Wasathiyah (Islam Moderat atau Islam Jalan Tengah) yang menjadi tema sentral dalam pertemuan Konsultasi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia di Bogor, Jawa Barat, jelasnya.
Konsep itu, dikemukakan Rofiqul, cukup bagus untuk membingkai persatuan bangsa Indonesia, utamanya umat Muslim menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.
Ia menambahkan, "Jika para ulama sejak dini sudah mengkhotbahkan ajaran Islam itu damai, tidak bermusuhan sesama umat atau sesama anak bangsa, maka Pilkada dan Pilpres akan jauh dari rasa kecurigaan dan kericuhan."
Ia menegaskan bahwa konsep Islam Jalan Tengah perlu untuk dilaksanakan, bukan hanya dijadikan slogan semata.
Ijtima para ulama diselenggarakan oleh komisi fatwa MUI per tiga tahun sekali. Pertemuan serupa pertama kali dilaksanakan pada 2003 di Jakarta, dilanjutkan di Gontor, Jawa Timur, pada 2006.
Kemudian, Ijtima Ulama ketiga dihelat di Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 2009, dan pada 2012, pertemuan itu digelar di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ijtima Ulama kelima pada 2015 dilaksanakan di Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah.
Ada tiga kelompok besar permasalahan yang dibahas, di antaranya meliput masalah kebangsaan (masail asasiyah wathaniyah), masalah keagamaan kontemporer (masail waqi`yah mu`ashirah), dan masalah perundang-undangan (masail qanuniyah).
Penyelenggaraan pertemuan tersebut telah mendapat respon positif dari berbagai pihak, mengingat acara tersebut merupakan wahana koordinasi dan silaturahim antarkomisi Fatwa MUI dari berbagai daerah dan organisasi massa Islam, demikian Rofiqul Umam.
