UNPI-CIANJUR.AC.ID - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2018 terdapat 143,4 juta serangan siber. Kepala BSSN Djoko Setiadi menyebutkan frekuensi serangan itu bakal terus meningkat jelang Pemilihan Legislatif dan Presiden 2019.
  
"Monitoring BSSN sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni merekam 143,4 juta serangan siber, ditambah 1.335 laporan kasus insiden siber dari masyarakat dan perkiraan jumlah itu akan meningkat," ujar Djoko dilansir CNNIndonesia.
  
Djoko menyebut serangan siber yang dimaksud bisa bermacam-macam mulai dari malware hingga hujatan dan fitnah.
  
"Seperti hujatan, fitnah yang membuat tidak nyaman kehidupan warga negara," imbuhnya.
  
Hal itulah yang menjadi latar belakang BSSN dalam menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri. MoU itu berisi tentang kerja sama untuk mengamankan data penduduk dari serangan siber.
  
Dalam kerjasama itu, BSSN mendorong Kemendagri untuk segera merampungkan program single identity number. Single identity number ini berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang mewakili berbagai data pribadi mulai dari NPWP, perbankan, hingga kesehatan.
  
"Ketika bangsa ini mempunyai single identity saya yakin tidak ada seperti ini (serangan siber). Saya yakin single identity ini menjadi bukti tidak ada lagi orang aneh-aneh," ujarnya.
  
Sementara itu Mendagri Tjahjo Kumolo menargetkan program NIK tunggal bakal rampung paling lambat tahun depan. Untuk itu, pihaknya sudah bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga dan swasta.
  
"Saya kira ini penting menyangkut masalah kelompok teroris, siapa yang suka menyebar hoaks, itu kan gampang sekali dicari dan pasti akurat by name, by address, sampai nomor ponsel, nomor paspornya, nomor pajaknya, ada lengkap SIM juga lengkap kami ingin paling lambat tahun depan sudah warga negara kita udah punya single identity," papar Tjahjo.