UNPI-CIANJUR.AC.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan tiga aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, antara lain e-Retribusi, e-Aset dan sistem informasi Buku Kas Umum (e-BKU).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, "Dengan adanya ketiga aplikasi tersebut, maka pencatatan transaksi keuangan dan aset di ibu kota lebih akurat." Melalui aplikasi-aplikasi tersebut, maka diharapkan penerimaan daerah bisa lebih optimal. Selain itu, pengamanan aset di Jakarta juga bisa meningkat, dan posisi kas dapat diawasi secara harian.

Dia mengatakan aplikasi itu tercipta melalui kerja sama antara BPKAD DKI, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. "Ketiga sub sistem tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan sistem informasi keuangan yang saling terintegrasi satu sama lain. Maka dari itu, kami akan terus meningkatkan pegendalian belanja daerah dengan menerapkan kebijakan non-cash transaction (non-tunai)."

Dengan sistem non tunai, dia menuturkan seluruh aliran dana dapat ditelusuri melalui cash management system. Selain itu, bisa juga sekaligus mempercepat penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh masing-masing SKPD.

"Sedangkan terkait pembenahan pengelolaan aset daerah, dilakukan melalui penerapan sistem informasi aset yang dilengkapi dengan barcode elektronik, foto, dan titik koordinat tanah. Sehingga seluruh aset dapat diidentifikasi keberadaannya secara cepat dan tepat," tutur Heru.

Sementara itu, dia mengungkapkan untuk pembenahan di bidang penerimaan daerah akan dilakukan dengan menutup loket-loket pembayaran. Transaksi pembayaran dapat dilakukan melalui melalui program non-cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan.

"Berbagai macam pembenahan itu nantinya akan memudahkan pelayanan dan menjamin keakuratan penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta meminimalisir terjadinya penyelewengan," katanya, seperti dilansir Antara.